Aktivitas jual beli melalui marketplace kini semakin mendapat perhatian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Informasi transaksi digital dapat dimanfaatkan untuk mengawasi kepatuhan perpajakan, termasuk mencocokkan omzet yang tercatat di marketplace dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT.
Melalui kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 marketplace berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital.
Sejak 1 Oktober 2026, empat marketplace yang ditunjuk, yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada, mulai menjalankan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan.
Ketika Omzet Marketplace Tidak Sesuai dengan SPT
Permasalahan dapat muncul ketika nilai transaksi yang tercatat di Seller Center berbeda jauh dengan omzet yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Misalnya, seorang seller mencatat penjualan miliaran rupiah melalui marketplace, tetapi pelaporan pajaknya menunjukkan omzet yang jauh lebih rendah.
Perbedaan tersebut dapat menjadi perhatian DJP dalam melakukan pengawasan. Namun, perlu dipahami bahwa nilai GMV tidak selalu sama dengan omzet yang harus dilaporkan karena terdapat komponen seperti retur, pembatalan transaksi, diskon, dan biaya platform.
Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami kewajiban perpajakan terkait batas omzet dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Menerima SP2DK? Jangan Langsung Panik
Apabila menemukan ketidaksesuaian data, DJP dapat meminta penjelasan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
SP2DK bukan surat ketetapan pajak atau tagihan yang otomatis harus dibayar. Namun, wajib pajak perlu memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, laporan penjualan marketplace, rekening koran, pencatatan keuangan, dan dokumen perpajakan perlu disiapkan dengan baik.
Pentingnya Tax Review bagi Seller Online
Mengelola bisnis online bukan hanya soal meningkatkan penjualan, tetapi juga memastikan pencatatan keuangan dan kewajiban perpajakan berjalan dengan benar.
IBP Consultant menyediakan layanan Tax Review dan asistensi SP2DK untuk membantu pelaku usaha menelaah data transaksi, mengevaluasi kewajiban perpajakan, serta mempersiapkan klarifikasi apabila diperlukan.
Jangan tunggu perbedaan data menjadi persoalan perpajakan. Konsultasikan kebutuhan perpajakan bisnis Anda bersama IBP Consultant.