adminibp

Tim IBP Corporation dalam kunjungan klien untuk membahas perapihan pencatatan inventory dan laporan keuangan.

Perapihan Pencatatan Inventory, Langkah Penting Menuju Laporan Keuangan yang Akurat

Follow Us On: Instagram Facebook Tiktok Youtube Pencatatan persediaan atau inventory sering kali dianggap hanya sebagai aktivitas operasional. Padahal, data persediaan memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus kunjungan tim IBP Corporation ke lokasi klien. Dalam kunjungan tersebut, tim IBP Consultant bersama Aibipi berdiskusi mengenai pentingnya merapikan […]

Perapihan Pencatatan Inventory, Langkah Penting Menuju Laporan Keuangan yang Akurat Read More »

Ilustrasi klarifikasi DJP mengenai kebijakan pajak digital SPP-TDLN 2026

DJP Klarifikasi Isu Pajak Digital 9 November 2026, Ini Penjelasan SPP-TDLN

Follow Us On: Instagram Facebook Tiktok Youtube Informasi mengenai pemungutan pajak digital yang disebut mulai berlaku pada 9 November 2026 sempat menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi mengenai Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak

DJP Klarifikasi Isu Pajak Digital 9 November 2026, Ini Penjelasan SPP-TDLN Read More »

Ilustrasi Uji Kompetensi Perpajakan UKP 2026 dan persyaratan NPWP peserta

UKP 2026: Skema Baru dan Ketentuan NPWP bagi Wanita Menikah

Follow Us On: Instagram Facebook Tiktok Youtube Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) 2026 hadir dengan skema baru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026. Salah satu perubahan utamanya adalah materi ujian yang kini diselenggarakan secara komprehensif untuk setiap tingkat, bukan lagi per mata ujian. Selain perubahan skema, persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga

UKP 2026: Skema Baru dan Ketentuan NPWP bagi Wanita Menikah Read More »

Ilustrasi pengurangan sanksi administrasi pajak berdasarkan KEP-239/PJ/2026

DJP Beri Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak hingga 100%, Ini Ketentuannya

Follow Us On: Instagram Facebook Tiktok Youtube Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang berlaku mulai 8 Oktober 2026. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi hingga 100%, sesuai jenis sanksi, periode pemenuhan kewajiban, dan persyaratan yang berlaku.

DJP Beri Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak hingga 100%, Ini Ketentuannya Read More »

Ilustrasi SP2DK DJP dan dokumen perpajakan di meja kerja

DJP Terbitkan 454 Ribu SP2DK hingga September 2026, Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak?

Follow Us On: Instagram Facebook Tiktok Youtube Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan 454.377 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) hingga 30 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 384.396 surat diterbitkan melalui sistem administrasi perpajakan sebelumnya (legacy), sedangkan 69.981 lainnya melalui Coretax DJP. Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada awal

DJP Terbitkan 454 Ribu SP2DK hingga September 2026, Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak? Read More »

Tim profesional IBP Consultant di kantor Bandung

Resmi Berlaku! Aturan Pajak Marketplace (PMK 37/2025) Dimulai 1 Oktober 2026. Sudah Siapkah Pembukuan Anda?

Setelah sempat mengalami penundaan, pemerintah akhirnya resmi menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2026. Aturan ini membawa perubahan besar bagi para pelaku usaha, UMKM, maupun perusahaan B2B yang melakukan penjualan melalui platform marketplace. Kini, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace resmi ditunjuk sebagai pemungut PPh

Resmi Berlaku! Aturan Pajak Marketplace (PMK 37/2025) Dimulai 1 Oktober 2026. Sudah Siapkah Pembukuan Anda? Read More »

Thumbnail aturan kuasa pajak 2026 dengan ilustrasi direktur menandatangani dokumen bersama konsultan.

Aturan Kuasa Pajak 2026: Siapa yang Bisa Mewakili Perusahaan?

Urusan pajak perusahaan sering melibatkan banyak pihak, mulai dari direktur, staf keuangan, hingga konsultan eksternal. Namun, membantu menyiapkan data belum tentu sama dengan memperoleh kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa. Aturan kuasa pajak 2026 melalui PMK 44 Tahun 2026 perlu dipahami agar perusahaan mengetahui siapa yang dapat ditunjuk dan bagaimana kewenangannya diberikan. Dengan pembagian peran yang

Aturan Kuasa Pajak 2026: Siapa yang Bisa Mewakili Perusahaan? Read More »

konsultan-pajak-2026-thumbnail.webp Thumbnail aturan baru konsultan pajak 2026 dengan ilustrasi konsultasi perpajakan perusahaan.

Aturan Baru Konsultan Pajak 2026: Apa yang Perlu Diketahui Perusahaan?

Memilih pendamping pajak membutuhkan lebih dari sekadar membandingkan biaya. Perusahaan juga perlu memahami legalitas, cakupan layanan, dan cara kerja profesional yang akan menangani data perpajakannya. Aturan baru konsultan pajak 2026 melalui PMK 55 Tahun 2026 menjadi momentum untuk meninjau hal tersebut. Bagi pemilik usaha dan tim keuangan, pertanyaan utamanya adalah: apa yang perlu diperhatikan sebelum

Aturan Baru Konsultan Pajak 2026: Apa yang Perlu Diketahui Perusahaan? Read More »

Perbedaan SP2DK dan pemeriksaan pajak

SP2DK dan Pemeriksaan Pajak, Apa Perbedaannya?

Bagi perusahaan, menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak sering kali langsung menimbulkan kekhawatiran. Dua istilah yang cukup sering ditemui adalah SP2DK dan pemeriksaan pajak. Meski sama-sama berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, keduanya merupakan proses yang berbeda. Memahami perbedaannya penting agar perusahaan dapat memberikan respons yang sesuai serta mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan. Apa Itu SP2DK?

SP2DK dan Pemeriksaan Pajak, Apa Perbedaannya? Read More »

Pemeriksaan pajak perusahaan

Pemeriksaan Pajak, Apa yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan?

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu proses yang dapat dihadapi perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Bagi sebagian pelaku usaha, diterimanya surat pemeriksaan dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama apabila dokumen dan pencatatan perpajakan belum tersusun dengan baik. Namun, pemeriksaan pajak tidak selalu berarti perusahaan telah melakukan pelanggaran. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

Pemeriksaan Pajak, Apa yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan? Read More »

Hebat, Berkas Lamaran Anda Sudah Masuk!

Langkah pertama selesai! Kami sangat menghargai antusiasme Anda. Mohon beri kami waktu untuk meninjau kualifikasi Anda, tim kami akan segera menghubungi untuk proses lebih lanjut.

Permintaan Konsultasi Anda Berhasil Kami Terima!

Data Anda telah aman bersama kami. Mohon tunggu sejenak, tim kami akan segera menghubungi Anda