Berita Pajak

Di tengah dinamika ekonomi digital, aturan perpajakan terus mengalami evolusi. Bagi Anda yang berbisnis melalui platform e-commerce, kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini membawa perubahan signifikan dalam tata cara pemenuhan kewajiban pajak. Mengenal PMK 37 Tahun 2025: Perubahan Mekanisme, Bukan Pajak Baru Banyak pelaku usaha khawatir bahwa kebijakan ini merupakan penambahan beban pajak […]

Banyak pengusaha merasa lega setelah akta notaris perusahaannya terbit. Faktanya, status badan hukum membawa tanggung jawab administratif yang sangat ketat. Salah satunya adalah kewajiban pembukuan CV dan PT yang harus sesuai dengan standar akuntansi perpajakan. Sayangnya, banyak pemilik usaha berskala menengah ke bawah yang keliru. Mereka mengira cukup mencatat uang masuk dan keluar saja. Padahal,

Bagi para pedagang online, menjaga margin keuntungan adalah harga mati. Namun, dengan berlakunya regulasi terbaru, banyak seller yang khawatir saldonya akan otomatis terpotong oleh platform. Apakah benar semua toko online akan dipotong pajak? Mari kita bedah tuntas aturan dalam PMK 37 Tahun 2025 agar Anda tidak salah langkah dan berujung pada kerugian. Apa Itu Aturan

Banyak pengusaha UMKM saat ini merasa tenang karena merasa omzet bisnisnya masih berada di bawah ambang batas Rp4,8 Miliar, sehingga masih berhak menikmati tarif PPh Final 0,5%. Namun, ada “alarm” penting yang harus Anda dengar: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 telah resmi berlaku. Aturan ini bukan sekadar revisi biasa, melainkan perombakan total cara

Pemerintah baru saja menerbitkan aturan terbaru terkait Pajak Penghasilan (PPh). Aturan ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Sebenarnya, aturan ini mengubah ketentuan pada PP Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, kebijakan ini membawa angin segar sekaligus peringatan bagi pelaku usaha di Indonesia. Pengusaha UMKM, freelancer, dan pemilik PT Perorangan perlu bersiap.