Tahun 2021 jadi tahun yang padat jadwal untuk Direktorat Jenderal Pajak( DJP). Dengan diundangkannya Undang Undang( UU) tentang Harmonisasi Perpajakan( HPP) bertepatan pada 29 Oktober 2021, membuat seluruh desas- desus tentang amnesti pajak jilid 2 terjawab.“ Tidak terdapat satu pasal juga yang mangulas tentang amnesti pajak,”.
Titik cerah ada di Bab V UU HPP tentang Program Pengungkapan Sukarela( PPS). Terdapatnya PPS, paling tidak membuat wajib pajak dapat bernapas lebih lega untuk harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunannya.
Apa itu PPS?
PPS merupakan program buat harus pajak bisa mengatakan hartanya yang belum ataupun kurang dilaporkan pada dikala Amnesti Pajak Tahun 2016- 2017 ataupun dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020. Terdapat 2 skema pelaksanaan PPS, ialah untuk Harus Pajak Orang Individu serta Harus Pajak Tubuh partisipan Amnesti Pajak Tahun 2016- 2017 dan untuk Harus Pajak Orang Individu yang bukan partisipan Amnesti Pajak Tahun 2016- 2017.
Pastinya tarif PPS untuk skema 1 serta skema 2 berbeda. Nanti jika sama, Dion lebih untung daripada harus pajak yang telah sempat turut amnesti pajak serta telah patuh secara sukarela di tahun- tahun sehabis amnesti pajak. Pastinya, UU HPP ini terbit dengan asas keadilan.
Tarif yang dikenakan untuk harus pajak partisipan amnesti pajak merupakan:
11{0f6299a276db8ea4f42ed23788e22a0f3d5db595c4ee61f909af651a9d28bec6} buat deklarasi harta luar negara;
8{0f6299a276db8ea4f42ed23788e22a0f3d5db595c4ee61f909af651a9d28bec6} buat repatriasi harta luar negara serta deklarasi harta dalam negara; dan
6{0f6299a276db8ea4f42ed23788e22a0f3d5db595c4ee61f909af651a9d28bec6} buat repatriasi harta luar negara serta deklarasi harta dalam negara yang diinvestasikan dalam Pesan Berharga Negeri( SBN) ataupun zona pengolahan Sumber Energi Alam ataupun zona tenaga terbarukan.
Dengan bawah pengenaan pajak merupakan jumlah harta bersih yang diperoleh semenjak 1 Januari 1985 s. d. 31 Desember 2015.
Tarif yang dikenakan untuk Harus Pajak Orang Individu bukan partisipan amnesti pajak merupakan:
18{0f6299a276db8ea4f42ed23788e22a0f3d5db595c4ee61f909af651a9d28bec6} buat deklarasi harta luar negara;
14{0f6299a276db8ea4f42ed23788e22a0f3d5db595c4ee61f909af651a9d28bec6} buat repatriasi harta luar negara serta deklarasi harta dalam negara; dan
12{0f6299a276db8ea4f42ed23788e22a0f3d5db595c4ee61f909af651a9d28bec6} buat repatriasi harta luar negara serta deklarasi harta dalam negara yang diinvestasikan dalam Pesan Berharga Negeri( SBN) ataupun zona pengolahan Sumber Energi Alam ataupun zona tenaga terbarukan.
Dengan bawah pengenaan pajak merupakan jumlah harta bersih yang belum ataupun kurang dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020.
Apa yang Wajib Disiapkan?
PPS hendak berlangsung sepanjang 6 bulan di tahun 2022 mulai dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Kita wajib mempersiapkan seluruh harta kita supaya dapat dilaporkan saat sebelum DJP mengetahuinya sendiri.
Bersumber pada Pasal 6 Ayat( 2) UU HPP, Dion wajib mempersiapkan Pesan Pemberitahuan Pengungkapan Harta. Tidak hanya itu pula dilampiri dengan:
Fakta pembayaran PPh Final;
Catatan rincian harta beserta data kepemilikan harta yang dilaporkan;
Catatan utang;
Statment alihkan harta bersih di NKRI bila Dion ingin memboyong mobil sport- nya ke Indonesia sangat lelet 30 September 2022
Statment hendak menginvestasikan harta bersih pada SBN ataupun zona pengolahan Sumber Energi Alam ataupun zona tenaga terbarukan bila Dion ingin menginvestasikan hartanya sangat lelet 30 September 2023.