adminibp

Para penjual online (seller) di berbagai platform marketplace belakangan ini dikejutkan oleh implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Sebelumnya, dalam pembahasan kami mengenai dampak penetapan 4 marketplace resmi, aturan ini mewajibkan platform memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Namun, kebijakan ini sejatinya mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Namun, dinamika kebijakan

Banyak pengusaha merasa lega ketika omzet bisnisnya terus meroket. Namun, di balik keuntungan yang membesar, ada kewajiban perpajakan yang mengikuti. Jika peredaran bruto (omzet) bisnis Anda sudah melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun buku, Anda wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sayangnya, tidak sedikit pengusaha yang menunda atau sengaja menghindari pendaftaran ini karena

Setelah memenuhi syarat menjadi PKP dan resmi dikukuhkan, operasional bisnis Anda akan memasuki babak baru. Kini, Anda memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. Bagi banyak pengusaha baru, tahap ini sering kali terasa membingungkan. Namun jangan khawatir, cara menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebenarnya sangat sederhana jika Anda sudah memahami rumus dasarnya. Tarif PPN

Pada artikel sebelumnya tentang pengertian Pengusaha Kena Pajak, kita sudah membahas betapa pentingnya status ini untuk kredibilitas bisnis. Kini, pertanyaan krusial yang sering diajukan pebisnis adalah “apa saja syarat PKP yang harus dipenuhi?” Banyak pengusaha ragu untuk mendaftar karena mengira syaratnya rumit. Padahal, jika kriterianya sudah terpenuhi, pendaftarannya cukup lugas dan manfaatnya sangat sepadan. Kriteria

Seiring berkembangnya bisnis, Anda pasti akan sering mendengar istilah PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Bagi sebagian pengusaha, istilah ini sering kali terdengar merepotkan. Padahal, menjadi PKP justru merupakan tanda bahwa skala bisnis Anda sudah naik level dan semakin profesional. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PKP? Apa Itu PKP? Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha—baik

Di tengah dinamika ekonomi digital, aturan perpajakan terus mengalami evolusi. Bagi Anda yang berbisnis melalui platform e-commerce, kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini membawa perubahan signifikan dalam tata cara pemenuhan kewajiban pajak. Mengenal PMK 37 Tahun 2025: Perubahan Mekanisme, Bukan Pajak Baru Banyak pelaku usaha khawatir bahwa kebijakan ini merupakan penambahan beban pajak